Rabu, 20 April 2011

Pengurusan dan Persyaratan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Police's Record

Pengurusan SKCK tingkat Polres / Polresta

Salam sesama sipil. Ingin kerja salah satu syaratnya harus memiliki SKCK. Kalau perusahaan swasta cukup s.d PolSek, tetapi kalau PNS dan BUMN biasanya harus SKCK dari Polres setempat.
Berikut cara pengurusan dan syarat-syarat SKCK.

  1. Meminta Surat Keterangan dari Ketua RT setempat. Syarat-syarat yang harus dibawa :
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Uang Rp.5.000,- untuk kas RT;
  2. Meminta Autentikasi (Cap dan Tanda tangan) {boso jowone tapak astha} dari Ketua RW setempat. Syarat-syarat yang harus dibawa :
    • Surat keterangan dari ketua RT yang sudah dibubuhi Cap dan Tanda tangan dari ketua RT setempat;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Uang Rp.5.000,- untuk kas RW;
  3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa (Pak Lurah). Syarat-syarat yang harus dibawa :
    • Surat keterangan dari RT & RW yang sudah dibubuhi cap dan tanda tangan ketua RT dan ketua RW masing-masing berikut Cap;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Pas Foto 4x6 1 lembar;
    • Uang Rp.5.000,- untuk kas kelurahan;
  4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang dicap dan ditandatangani Pak Camat. Syarat-syarat yang harus dibawa :
    • Surat Rekomendasi dari Kelurahan yang telah dibubuhi cap dan tandatangan Pak Lurah;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Pas Foro 4x6 1 lembar;
    • Uang Rp.5.000,- untuk kas kecamatan;
  5. Surat Rekomendasi dari PolSek yang dicap dan ditandatangani KaPolsek. Syarat-syarat yang harus dibawa :
    • Surat Rekomendasi dari kecamatan yang telah dibubuhi cap dan tandatangan Pak Camat;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Pas Foro 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna MERAH;
    • Uang Rp.10.000,- untuk biaya pengurusan SKCK;
  6. Membuat Rumus Sidik Jari di Polres / Polresta setempat. Adapun syarat yang harus dibawa :
    • Surat Rekomendasi dari Polsek yang telah dibubuhi cap dan tandatangan KaPolsek;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Pas Foro 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna MERAH;
    • Jari sendiri, jangan nitip jari orang lain..hehe;
    • Uang Rp.10.000,- untuk administrasi;
  7. SKCK tingkat Polres / Polresta setempat. Syarat-syaratnya :
    • Surat Rekomendasi dari Polsek yang telah dibubuhi cap dan tandatangan KaPolsek;
    • F.C KTP 1 lembar;
    • F.C C-1 atau Kartu Keluarga 1 lembar;
    • Pas Foro 4x6 4 lembar dengan latar belakang warna MERAH;
    • Rumus Sidik Jari;
    • Uang Rp.10.000,- untuk administrasi;

==== JADI DEH, SELAMAT MELAMAR PEKERJAAN YA ====

Senin, 04 April 2011

Tahap Mendirikan CV

Tahap - tahap mendirikan CV :


Pembuatan Akta Pendirian CV
  1. Akta pendirian CV dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
  2. Membawa persyaratan berupa fotokopi KTP para pendiri perseroan.
  3. Estimasi waktu proses : 1-2 (satu-dua) hari kerja.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  1. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan.
  2. Persyaratan lain yang dibutuhkan :
    •  Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha.
    • Surat keterangan dari pemilik gedunga apabila berdomisili di gedung perkantoran/pertokoan.
    • Fotokopi PBB - pajak bumi dan bangunan - tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN.
  3. Lama proses : 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pengurusan NPWP
  1. Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan :
    • Kartu NPWP
    • Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak
  2. Persyaratan :
    • Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
    • Melampirkan bukti pelunasan PBB -pajak bumi dan bangunan-
    • Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha.
  3. Lama proses : 2-3 (dua-tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP - PKP)
  1. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.
  2. Persyaratan :
    • Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
    • Melampirkan bukti pelunasan PBB -pajak bumi dan bangunan-
    • Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
  3. Lama proses : 3-5 (tiga-lima) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pendaftaran Ke Pengadilan Negri
  1. Permohonan ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada.
  2. Persyaratan yang dibutuhkan :
    • Melampirkan NPWP -Nomor Pokok Wajib Pajak-
    • Salinan akta pendirian CV
  3. Lama proses : 1 (satu) hari setelah permohonan diajukan.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  1. Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah atau kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.
  2. Persyaratan yang dibutuhkan :
    • SITU/HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan
    • Photo direktur utama/pimpinan perusahaan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
  3. Lama proses : 14 (empat belas) hari kerja untuk SIUP menengah/kecil dan 30 (tiga puluh) hari kerja untuk SIUP besar.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.
  2. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.
  3. Lama proses : 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.


** Khusus untuk perusahaan yang ingin mengikuti pengadaan/tender bidang Jasa Konstruksi harus memiliki;
1.       Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) untuk tenaga ahli
2.       KTA-Kartu Tanda Anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi LPJK seperti AKAINDO, AKLINDO, APNATEL, GAPANSI, GAPEKSINDO untuk kontraktor atau INKINDO/PERKINDO untuk konsultan
3.       SBU-Sertifikat Badan Usaha yang terakreditasi LPJK
4.       IUJK-Izin Usaha Jasa Konstruksi


        Sabtu, 02 April 2011

        PENGURUSAN IZIN TENAGA KERJA ASING ( Expatriate permits) --> repost from Chandra Gumilar

        PENGURUSAN IZIN TENAGA KERJA ASING ( Expatriate permits)

        • Wajib lapor ketenagakerjaan
        • RPTKA ( rencana penempatan kerja asing)
        • Rekom TA.01
        • Telex visa (Cable Visa)
        • pembuatan KITAS
        • SKLD
        • IMTA ( izin memperkerjakan tenaga kerja asing)
        • buku biru
        • POA
        • KIP, SKPPS, SKTT
        • STM
        • SKJ 
        • MERP/SINGLE ( multiple / Single exit re-entry Permit )
         
        once again thanks a lot to Chandra Gumilar's Blogspot

        Ijin Mendatangkan Tenaga Kerja Asing (repost from Chandra Gumilar )

        Ijin Mendatangkan Tenaga Kerja Asing

        • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang merupakan ijin prinsip bahwa Perusahaan anda diberikan ijin untuk hire Expatriat : berapa orang, untuk jabatan apa, dan berapa lama. RPTKA tersebut dikeluarkan oleh Depnaker Pusat di Jakarta ( dulu bagi Perusahaan PMDN dikeluarkan oleh BKPM Pusat ), dengan pengajuan ke Depnaker/Disnaker setempat untuk mendapat rekomendasi bahwa Perusahaan anda memang memerlukan TKA (Tenaga Kerja Asing). 
        • Dokumen yang diperlukan secara lengkap tanya saja ke Depnaker/Disnaker setempat, mengenai biaya karena sistem otonomi tiap daerah mungkin punya tariff sendiri-sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa ada juga pegawai Depnaker/Disnaker yang mau menguruskan sampai keluar RPTKA dari Depnaker Pusat. Kalau mau diurus sendiri ya setelah terima rekomendasi dari Depnaker/Disnaker setempat, mengajukan RPTKA ke Depnaker Pusat di Jakarta. Perlu waktu yang cukup untuk itu, ada form aplikasinya, dokumen yg mesti disertakan dll. 
        • Setelah dapat RPTKA baru kemudian mengajukan expatriat (TKA) yg mau kita mintakan ijin kerjanya ( dokumen expatriat tsb mesti dikirim dari negara asalnya, antara lain : copy : passport semua halaman, curiculum vitae, foto, ijazah, referensi/pengalaman kerja, dll ), diajukan ke Depnaker Pusat untuk mendapat rekomendasi,
        • Untuk kemudian diajukan ke Dirjen Imigrasi, untuk mendapat rekomendasi Ijin Masuk ke Indonesia dengan Visa untuk bekerja, yang dikirim ke Embassy kita dinegeri tempat domisili expatriat tersebut, dengan copy cable yg dikirim kepada Perusahaan kita. Setelah itu baru expatriat tersebut apply visa ke Embassy kita di negerinya. dan setelah itu baru bisa masuk ke NKRI dengan visa untuk bekerja.
        • Step berikutnya, setelah expatriat tiba di Perusahaan kita, harus lapor ke Kepolisian setempat untuk mendapat bukti lapor diri,
        • Ke kantor Imigrasi setempat untuk mendapat KITAS ( Kartu ijin tinggal sementara ), ke Kelurahan setempat juga. 
        • Setelah mendapat KITAS mengurus SK Ijin Kerjanya dari Depnaker Pusat.Setelah mendapat KITAS mengurus SK Ijin Kerjanya dari Depnaker Pusat.
        • Dan juga ke Polda untuk menndapat STMD/SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)
        Thanks a lot to Chandra Gumilar's Blogspot